Zonanugera's.com

Beranda »

Alokasi Paket Dipersempit

pas1

anas nafian web

Penyaluran paket perikanan budidaya dari dana realokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 184,4 miliar diusulkan untuk dipersempit dari sasaran 442 kabupaten/kota menjadi 250 kabupaten/kota.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Made L Nurdjana di Jakarta, Senin (19/4), mengemukakan, pengurangan itu untuk mengoptimalkan peningkatan produksi.
”Kami sedang menjajaki kemungkinan mempersempit sasaran peruntukan paket perikanan budidaya supaya peningkatan produksi lebih fokus dan efektif,” ujar Made.
Anggaran
Dari anggaran Rp 184,4 miliar itu, ujar Made, sejumlah Rp 163 miliar di antaranya untuk paket perikanan budidaya bagi wirausaha baru. Selebihnya untuk pencetakan kolam lele, pabrik pelet mini 40 unit, dan pabrik pakan maggot 1.500 unit.
Nilai paket perikanan budidaya untuk 442 kabupaten/kota hanya Rp 250 juta per kabupaten. Namun, jika peruntukan itu dipersempit menjadi 250 kabupaten/kota, nilai paket bisa menjadi Rp 500 juta per kabupaten.
Paket perikanan budidaya tahun 2010 ditargetkan menumbuhkan usaha baru sebanyak 16.820 unit.
Pemilihan wirausaha pemula yang berhak mendapat paket perikanan budidaya ditentukan oleh pemerintah daerah. Kriterianya antara lain masyarakat yang baru memulai kegiatan budidaya, yakni lulusan sarjana ataupun warga setempat di kawasan pengembangan.
Butuh pengawasan
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengemukakan, pemerintah perlu belajar dari kegagalan program penyaluran dana hibah pada masa lalu yang kerap tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sasaran paket perikanan budidaya perlu fokus pada kawasan yang dinilai siap lewat program uji coba.
Selain itu, penyaluran paket perikanan budidaya membutuhkan pengawasan agar tidak menjadi proyek yang sia-sia. Di antaranya, seleksi ketat calon wirausaha baru, penilaian sikap, dan potensi usaha.
Tahap seleksi dilanjutkan dengan pemagangan pada unit -unit usaha perikanan yang berhasil. Hal itu perlu didukung kesiapan tenaga penyuluh dan pendamping budidaya.
”Tanpa pengenalan usaha perikanan, maka program wirausaha baru memiliki risiko kegagalan yang besar. Jangan sampai paket budidaya terkesan menjadi program bagi-bagi uang,” katanya.
Menurut Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya KKP Ferrianto Hadisetiawan Djais, pengawasan terhadap efektivitas penyaluran paket perikanan budidaya akan dilakukan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Achmad Muqowam menyetujui realokasi anggaran di KKP sebagai upaya mendorong produksi perikanan budidaya. Akan tetapi, realokasi anggaran jangan sampai memangkas dana dekonsentrasi daerah.
Sumber : Kompas (2010)
%d blogger menyukai ini: