Zonanugera's.com

Beranda »

Stabilisasi Harga Pangan

pas1

anas nafian web


Meskipun atensi media massa tidak seintensif pemberitaan kasus Bank Century, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini telah menimbulkan persoalan serius tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menata ulang platform pembangunan pertanian dan kelembagaan ekonomi yang menjadi penopangnya secara konsisten dan berkelanjutan.
Sejak diserahkannya harga komoditas pangan kepada mekanisme pasar, praktis saat negara tidak menguasai stok, yang dapat dilakukan untuk keperluan stabilisasi hanya operasi pasar. Di situlah keberpihakannya terhadap kelompok miskin dan kurang beruntung dipertanyakan. Sayangnya para pengambil kebijakan lebih senang mengalkulasi dampak kenaikan harga versus inflasi ketimbang membenahi sektor hulu yang menyangkut kegiatan produksi beserta aspek kehidupan petani dan pelaku agribisnis di lapangan.
Ketidakjelasan arah politik pertanian menjadikan persoalan pangan bertambah kompleks. Permasalahannya semakin runyam sejalan makin besarnya ketergantungan terhadap aktivitas sementara impor. Semua orang tahu, menyerahkan kedaulatan pangan kepada produk impor sama artinya dengan bunuh diri. Selain ketersediaan pangan dunia berbanding lurus dengan keberhasilan panen sejumlah negara, juga alam Indonesia sebenarnya menyediakan keunggulan kompetitif bagi terselenggaranya kegiatan produksi.
Potensi aktual tadi tidak terealisasikan dengan baik akibat kuatnya tarik-menarik kepentingan yang semuanya tidak berkorelasi positif terhadap pemberdayaan petani dan revitalisasi pertanian. Secara generik, banyak kebijakan tumpang tindih, bertentangan, sehingga yang terjadi justru saling mematikan, bukan sinergi.
Lemahnya perlindungan terhadap usaha tani tebu rakyat mungkin merupakan salah satu potret buram dari banyak kontradiksi di sini. Izin pendirian pabrik baru dan perluasan kapasitas produksi industri gula rafinasi berbahan baku gula kristal mentah (raw sugar) dapat disebut contoh nyata betapa sinergi tidak berjalan. Saat harga gula dunia murah, gula lokal tidak berdaya menghadapi rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar eceran karena kapasitas produksi secara keseluruhan jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan riil. Padahal, pada saat bersamaan, entah bersandar spesifikasi teknis ataukah pertimbangan harga, sebagian industri pangan tetap melakukan impor gula rafinasi secara langsung. Sebaliknya, saat harga gula dunia melangit, tersendatnya kegiatan impor menjadikan sebagian industri pangan melakukan substitusi bahan baku dari gula rafinasi ke gula lokal. Dengan produksi gula lokal tergolong pas-pasan, substitusi memberikan sentimen negatif atas pasokan.
Kini kasus serupa rupanya bakal menimpa kedelai menyusul keluarnya lisensi bagi importir umum untuk melakukan impor langsung. Sudah dapat dipastikan, kalau hitungan bea masuk yang diberlakukan tidak mampu menopang harga riil kedelai lokal, di situlah desain kebijakan yang keliru telah dimulai. Selama harga kedelai impor jauh lebih murah, daya saing produk lokal dipastikan bergeming. Pilihan tunggal bagi petani hanyalah melakukan konversi ke komoditas lain yang dinilai lebih profitable.
Kealpaan memahami hubungan emosional semacam ini menjadikan semua komoditas budidaya tidak pernah jelas prospeknya, apalagi negara juga tidak memberikan jaminan harga minimum bagi petani.
Sama seperti gabah yang setiap tahun ada mekanisme penetapan harga pembelian pemerintah, tetapi lagi-lagi karena tidak ada yang memberikan jaminan kepada petani, tragedi merugi selalu dialami petani.
Belakangan stabilisasi pangan pun ramai diperbincangkan orang. Publik tidak paham bahwa kebingungan petani memilih komoditas tanaman akibat ketidakjelasan harga yang dapat diraup saat panenlah sumber malapetaka itu berdatangan. Harga gula yang relatif baik sekarang telah mendorong petani melakukan ekspansi areal, tetapi saat bersamaan tidak tersedia bibit dalam jumlah memadai.
Sejumlah kasus agribisnis tadi sudah seharusnya mendorong bangsa ini untuk merekonstruksi tatanan politik pertanian ke arah lebih baik, antara lain dengan merevisi semua kebijakan yang tidak paralel terhadap perlindungan petani. Jaminan harga, tersedianya kawasan tata ruang budidaya, dan program peningkatan kapabilitas teknologi petani tentu harus menjadi prioritas dalam agenda mendatang. Di luar domain tadi, petani masih dihadapkan pada tantangan perubahan iklim (climate change) yang hingga kini juga belum jelas bagaimana pemodelan adaptasi dan mitigasinya.
Bila petani tidak gembira atas hasil panennya, jangan pernah berharap stabilisasi harga pangan bakal terjadi. Cara mengatasi defisit stok bahan pangan yang tidak bersumber dari kapabilitas internal negara yang tervisualisasikan dari keseriusan petani meningkatkan produksi dengan hanya mengandalkan impor, di situlah skenario kolaps telah diawali.
Bertambah runyam bila saat harga pasar sudah melampaui ambang psikologi kelompok kurang beruntung untuk membayarnya, tidak juga muncul subsidi. Kalau itu yang terjadi, stabilisasi harga pangan sesungguhnya hanyalah retorika.
Adig Suwandi Praktisi Agribisnis
Sumber : Kompas (2010)

%d blogger menyukai ini: