Zonanugera's.com

Beranda » Zona Agrobisnis » Perikanan » BBM Bersubsidi Kurang 1,2 Juta Kl

BBM Bersubsidi Kurang 1,2 Juta Kl

pas1

anas nafian web

Kekurangan bahan bakar minyak bersubsidi di sektor perikanan mencapai 1,2 juta kiloliter per tahun. Sejumlah kalangan mendesak DPR agar menyetujui penambahan alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan dan pembudidaya ikan.

Direktur Nelayan Centre Ady Surya di Jakarta, Minggu (21/2), mengemukakan, kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sentra-sentra produksi membuat nelayan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga mahal.

Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, misalnya, harga solar eceran di depot nelayan Rp 7.200 per liter, jauh lebih tinggi daripada harga solar di SPBU Rp 4.500 per liter. Harga solar eceran itu akan bertambah mahal jika sentra produksi nelayan jauh dari stasiun pengisian bahan bakar karena membutuhkan ongkos angkut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, total kebutuhan BBM bersubsidi untuk sektor perikanan dan kelautan mencapai 2.516.976 kiloliter (kl) per tahun. Kebutuhan itu meliputi 1.955.376 kl untuk nelayan dan 561.600 kl untuk pembudidaya ikan.

Tahun 2009, jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan PT Pertamina untuk sektor perikanan dan kelautan baru 1,32 juta kl di 244 unit stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Tahun 2010, Pertamina menargetkan pasokan BBM bersubsidi itu bertambah menjadi 1,5 juta kl.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, pekan lalu, mengatakan, pihaknya siap menaikkan lagi target alokasi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan dan kelautan tahun ini, dari target awal 1,5 juta kl menjadi 2,5 juta kl. Meski demikian, peningkatan kuota BBM bersubsidi harus menunggu izin dari Komisi VII DPR dan Panitia Anggaran Komisi XI DPR.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia Herwindo mengemukakan, DPR sudah saatnya merespons soal kekurangan BBM bersubsidi bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Apalagi, kebutuhan BBM bagi nelayan mencapai 60 persen dari total biaya produksi.

Penambahan pasokan BBM bersubsidi itu, lanjutnya, perlu didukung oleh penyediaan sarana penyalur bahan bakar bagi nelayan berupa stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan (SPDN).

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, 24 unit SPDN saat ini tak berfungsi dan 12 unit sudah terbangun, tetapi belum beroperasi karena belum mendapat izin operasional. Sementara 32 unit SPDN dalam proses pembangunan.

Sumber : Kompas (2010)

%d blogger menyukai ini: